fin.co.id - Mau pakai software edit foto keren kayak Photoshop tapi bingung gimana cara unsubscribe-nya?
Hati-hati, kamu mungkin nggak sendirian! Baru-baru ini, Pemerintah AS melayangkan gugatan ke Adobe atas dugaan praktik tersembunyi terkait biaya langganan. Wah, gimana ceritanya tuh?
Menurut Departemen Kehakiman AS, sebagaimana dilaporkan The Verge, Adobe dituduh "menjebak konsumen" dengan memasukkan mereka ke program langganan default yang paling menguntungkan perusahaan, tanpa menjelaskan detail pentingnya dengan transparan.
Akibatnya, banyak pengguna yang nggak sadar kalau mereka terikat kontrak setahun dan bakal kena biaya pembatalan dini yang bisa mencapai ratusan dolar!
Proses Batal Langganan yang Bikin Pusing
Baca Juga
- Tesla Undur Pengiriman CYBERTRUCK gegara Wiper Bermasalah
- Bato To APK: Surga bagi Pecinta Manga dan Webtoon, Link Download ada Disini!
Parahnya lagi, proses batal langganan di Adobe juga diduga dibuat serumit mungkin.
Bayangkan, kamu harus melewati berbagai halaman web dan pop-up yang ribet, seolah-olah menghalangi niatmu untuk berhenti berlangganan.
Nggak cuma itu, saat akhirnya berhasil mencapai menu pembatalan, tiba-tiba muncul biaya terminasi dini yang bikin kaget dan bikin kamu mikir ulang.
Praktik Tak Fair yang Melanggar Hukum
Kalau kamu pernah mengalami kesulitan saat mau batal langganan Adobe via telepon atau chat, ternyata kamu nggak sendirian.
Baca Juga
- Apa itu MOD APK? Simak Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya
- Pemerintah AS Gugat Adobe: Pembuat Photoshop Itu Diduga Melakukan Praktik yang Merugikan Konsumen
Gugatan itu juga menyebutkan praktik tak menyenangkan lainnya, seperti panggilan yang terputus atau chat yang tiba-tiba terhenti saat kamu sedang menjelaskan alasan pembatalan.
Hal ini membuat konsumen harus memulai proses dari awal lagi, buang-buang waktu dan energi!
Pemerintah AS menilai praktik ini melanggar Undang-Undang yang melindungi konsumen.
Dampak ke Pengguna dan Masa Depan Adobe
Gugatan ini nggak cuma menyasar perusahaan Adobe, tapi juga beberapa petinggi eksekutifnya.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melindungi konsumen.
